Dari hasil keputusan
rapat DPR pada tanggal 21 juni 2013 tentang kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak
(BBM) secara mayoritas anggota dewan tersebut menyetujui kenaikan harga BBM,
dari harga bbm sebelumnya: premium dari
Rp 4500 menjadi Rp 6500 dan harga solar dari Rp 4500 menjadi Rp 5500. Menurut
pendapat saya dengan hasil rapat keputusan dewan dan pemerintah mengenai
kenaikan harga BBM . Saya tidak setuju dengan hasil keputusan rapat tersebut.
Sebab keputusan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) menunjukkan pemerintah
lebih memilih mengorbankan kepentingan rakyat untuk menanggung beban kesalahan
dalam mengelola APBN dan perekonomian.
Pasalnya, masih banyak kebijakkan lain yang lebih efektif untuk menyehatkan
APBN tanpa berdampak inflatoir yang menyengsarakan rakyat, yaitu dengan cara
menekan anggaran belanja pegawai dan menghentikan subsidi bunga obligasi
rekapitalisasi perbankan. Seperti yang dikatakan oleh kepala Ekonom Samuel
Sekuritas, Lana Soelistianingsih, mengatakan kenaikan harga BBM yang mulai
berlaku pada tanggal 22 juni 2013 tidak serta-merta membuat APBN-P 2013 dan
APBN 2014 lebih sehat. Postur anggaran setelah pengurangan subsidi BBM tetap
menunjukkan defisit yang membesar. Selama ini pemerintah berdalih anggaran negara
lebih banyak tersedot untuk subsidi BBM. Besarannya subsidi BBM di APBN 2013
mencapai 193,8 trilliun atau 12 persen dari total APBN, Namun dalam APBN-P 2013
justru meningkat menjadi 204 trilliun rupiah, meski harga BBM dinaikkan. APBN
selama ini lebih banyak terkuras untuk menanggung kewajiban hutang yang
rata-rata menghabiskan porsi 25 persen dari APBN. Total hutang pemerintah pada
bulan april 2013 mencapai 2.023,72 trilliun rupiah. Tahun ini, pembayaran bunga
hutang 113,2 trilliun rupiah dengan ditambahkan cicilan pokok 58,4 trilliun
rupiah dan obligasi negara sebesar 71 trilliun rupiah. Sehingga totalnya
mencapai 241 trilliun rupiah atau 21 persen dari APBN. Pembayaran hutang
tersebut termasuk subsidi bunga obligasi rekapitalisasi perbankan bantuan
likuiditas Bank Indonesia (BLBI) sebesar 70 triliun per tahun. Selama ini
pemerintah lebih banyak terbebani oleh kewajiban pembayaran hutang yang
rata-rata menghabiskan 25 persen APBN per tahun, bukan oleh subsidi BBM.
Kenaikan harga BBM untuk menekan subsidi diperkirakan hanya menghemat 40
triliun rupiah dengan konsekuesi menambah kesengsaraan rakyat miskin. Kenaikan
harga BBM juga akan semakin memperlambat pertumbuhan sektor rill. Pasalnya,
biaya produksi meningkat, termasuk biaya gaji pegawai apalagi jika biaya
transportasi meningkat. Beban tersebut akan ditransfer menjadi harga konsumen.
Namun, perusahaan tidak bisa menaikkan harga berlebihan karena daya beli
masyarakat menurun. Lana memperkirakan ada penurunan daya beli masyarakat
sehingga menahan laju pertumbuhan ekonomi 2013 menjadi sekitar 5,9-6,1 persen.
